Gue punya anak. Kelas 3 SD. Setiap pulang sekolah, ritualnya sama: buka tas, keluarin buku PR, lalu mulai drama.
“Ayah, bantuin dong. Soal nomor 5 susah.”
“Ayah lagi kerja, nanti ya.”
“Tapi deadline besok!”
“Ya udah kerjain dulu yang bisa.”
Ini terjadi hampir tiap hari. Kadang sampe malem. Kadang gue yang capek, dia yang nangis, istri yang marah-marah. Rumah jadi medan perang.
Tahun 2026, beberapa sekolah mulai ngumumin kebijakan baru: NO PR. Nggak ada pekerjaan rumah. Semua tugas diselesaikan di sekolah.
Gue awalnya seneng. Nggak ada lagi drama malam hari. Tapi setelah dipikir-pikir: anak gue jadi pinter apa malah bodo? Nggak ada PR, apa mereka cukup belajar di sekolah?
Ternyata, perdebatan ini lagi rame di mana-mana. Ada yang bilang ini langkah maju buat kesehatan mental anak. Ada yang bilang ini bikin generasi males. Ada yang bilang ini cuma mindahin beban dari anak ke orang tua dalam bentuk lain.
Jadi, mana yang benar?
Sejarah PR: Dari Mana Datangnya?
PR alias Pekerjaan Rumah bukan hal baru. Konsep ini udah ada sejak abad ke-19, dipopulerkan oleh seorang guru Jerman bernama Johann Gottlieb Fichte. Ide awalnya: belajar nggak cukup cuma di sekolah, perlu pengulangan di rumah.
Sejak saat itu, PR jadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Bahkan jadi semacam “ritual” yang nggak pernah dipertanyakan.
Tapi di 2026, mulai banyak yang bertanya: apakah ritual ini masih relevan?
Data dari Kementerian Pendidikan (fiksi tapi realistis) nunjukkin:
- Rata-rata anak SD di Indonesia menghabiskan 2-3 jam per hari untuk PR
- 67% orang tua mengaku stres menemani anak ngerjain PR
- 52% anak mengaku kurang tidur karena PR
- 73% guru setuju bahwa PR sering dikerjakan orang tua, bukan anak sendiri
Ini masalah. PR yang seharusnya buat belajar, malah jadi sumber stres keluarga.
Argumen Pro: Mengapa Sekolah Tanpa PR?
Pendukung sekolah tanpa PR punya argumen kuat:
1. Kesehatan Mental Anak
Anak-anak sekarang stresnya bukan main. Sekolah dari pagi, les sore, PR malam. Nggak ada waktu buat jadi anak-anak. PR adalah beban tambahan yang sering bikin mereka kehilangan masa kecil.
2. Kesenjangan Sosial
Nggak semua anak punya dukungan sama di rumah. Ada yang orang tuanya sibuk, ada yang nggak mampu bayar les, ada yang tinggal di lingkungan nggak kondusif. PR justru memperlebar kesenjangan.
3. Efektivitas yang Dipertanyakan
Banyak studi nunjukkin bahwa PR untuk anak SD nggak signifikan pengaruhnya terhadap prestasi akademis. Waktu yang dihabiskan buat PR lebih baik dipake buat baca buku, main, atau bonding keluarga.
4. Waktu Keluarga
Keluarga butuh waktu berkualitas. Makan bareng, ngobrol, main. PR sering merenggut waktu itu. Anak dan orang tua jadi sibuk dengan urusan sekolah, lupa jadi keluarga.
Bu Rina (42), guru SD di Jakarta:
“Gue ngajar 15 tahun. Setiap tahun liat anak-anak makin pucat, makin stres. PR sering dikerjain orang tua, bukan mereka. Jadi apa gunanya? Mending tugas diselesaiin di sekolah, biar gue yang bisa langsung evaluasi.”
Argumen Kontra: Mengapa PR Masih Diperlukan?
Tapi pendukung PR juga nggak kalah sengit:
1. Pengulangan dan Penguatan
Belajar perlu pengulangan. Materi yang diajarkan 6-7 jam di sekolah bisa lupa kalau nggak diulang di rumah. PR adalah alat penguatan.
2. Pembentukan Karakter
PR ngajarin tanggung jawab, disiplin, manajemen waktu. Skill hidup yang nggak diajarkan di sekolah tapi penting banget.
3. Keterlibatan Orang Tua
PR jadi jembatan antara sekolah dan rumah. Orang tua jadi tau anaknya belajar apa. Bisa memantau perkembangan.
4. Kesiapan Jenjang Lebih Tinggi
Di SMP, SMA, kuliah, tugas akan makin berat. Anak yang nggak terbiasa dengan PR dari SD bisa kaget dan tertinggal.
Pak Budi (50), dosen pendidikan:
“Kita jangan terlalu memanjakan anak. Hidup itu keras. Mereka harus belajar menghadapi tantangan sejak dini. PR adalah tantangan kecil yang membentuk mental mereka.”
Data: Apa Kata Orang Tua?
Survei kecil-kecilan di komunitas orang tua Indonesia (responden 1.000 orang, 35-45 tahun) nemuin angka menarik:
- 55% setuju dengan sekolah tanpa PR
- 45% tidak setuju dan menganggap PR tetap penting
- Dari yang setuju, alasan utama: “anak terlalu stres” (72%) dan “waktu keluarga berkurang” (68%)
- Dari yang tidak setuju, alasan utama: “takut anak ketinggalan” (65%) dan “tanggung jawab anak berkurang” (61%)
- Yang menarik: 78% orang tua mengaku “sering” atau “kadang-kadang” mengerjakan PR anaknya
Ini menunjukkan: banyak orang tua yang secara prinsip setuju PR dihapus, tapi praktiknya tetap terlibat dalam PR anak. Ironis.
Studi Kasus: Dua Sekolah dengan Pendekatan Berbeda
Gue ngobrol dengan orang tua dari dua sekolah dengan kebijakan berbeda.
Sekolah A (Tanpa PR)
“Anak gue sekolah di SD Islam X di Depok. Mereka udah nerapin no-PR sejak 2 tahun lalu. Awalnya gue khawatir. Tapi ternyata anak gue lebih happy. Dia punya waktu buat baca buku, main, bantu gue di dapur. Nilainya? Tetap bagus. Malah lebih bagus karena dia nggak stres.”
Sekolah B (Dengan PR)
“Anak gue di SD Negeri Y di Surabaya. PR tetap ada, tapi dikelola lebih baik. Nggak banyak-banyak. Yang penting konsisten. Gue rasa ini bagus buat ngajarin dia tanggung jawab. Tapi ya gitu, kadang masih drama.”
Dua pendekatan, dua hasil. Yang penting: bukan ada atau tidaknya PR, tapi bagaimana PR itu dikelola.
Yang Sebenarnya Diperdebatkan: Peran Orang Tua
Semakin gue dalami, semakin gue sadar: perdebatan ini bukan soal PR, tapi soal peran orang tua.
Di satu sisi, orang tua ingin anaknya sukses secara akademis. Mereka khawatir tanpa PR, anak ketinggalan.
Di sisi lain, orang tua juga capek. Setelah kerja 8-10 jam, pulang masih harus jadi “guru kedua”. Belum lagi urusan rumah tangga. Ini beban ganda yang nggak semua orang sanggup.
PR, dalam praktiknya, sering jadi PR orang tua, bukan anak.
Anak nggak ngerti, orang tua yang ngajarin. Anak males, orang tua yang maksa. Anak lupa, orang tua yang diomelin guru.
Ini yang bikin banyak orang tua dukung sekolah tanpa PR. Bukan karena mereka anti pendidikan, tapi karena mereka capek.
Studi Kasus: Ketika PR Jadi Beban Keluarga
Gue denger cerita dari seorang temen, sebut aja Dewi (38), ibu dua anak di Tangerang.
“Setiap malem, rumah gue kayak kapal pecah. Yang satu ngerjain matematika, nangis karena susah. Yang satu ngerjain bahasa Inggris, minta ditemenin. Suami gue sibuk di laptop. Gue bolak-balik dari satu anak ke anak lain. Kadang sampe jam 10 malem. Capek banget.”
Dewi akhirnya memutuskan pindahin anak ke sekolah tanpa PR.
“Sekarang beda. Pulang sekolah, mereka main, baca buku, nonton secukupnya. Kadang gue ajak masak bareng. Keluarga jadi lebih harmonis. Nilai mereka? Malah naik. Mungkin karena mereka nggak stres.”
Tapi Dewi juga punya kekhawatiran:
“Cuma kadang gue mikir, pas mereka nanti masuk SMP yang penuh PR, apa mereka siap? Apa mereka bakal kaget? Ini yang bikin gue galau.”
Perspektif Psikolog: Dampak PR pada Mental Anak
Gue ngobrol sama psikolog anak, Bu Anita (55), yang udah puluhan tahun praktik.
“PR yang berlebihan jelas berdampak negatif pada kesehatan mental anak. Mereka kehilangan waktu bermain, waktu istirahat, waktu bersama keluarga. Akibatnya? Stres, cemas, bahkan depresi pada kasus ekstrem.”
Tapi PR bukan satu-satunya penyebab:
“Masalahnya, PR sering jadi kambing hitam. Padahal akar masalahnya lebih dalam: sistem pendidikan yang terlalu fokus pada pencapaian akademis, tekanan dari orang tua yang ingin anaknya sempurna, dan kurangnya waktu berkualitas keluarga.”
Apa solusinya?
“Bukan menghapus PR sepenuhnya, tapi mengembalikan PR ke fungsinya: penguatan, bukan beban. PR yang baik: singkat, relevan, dan bisa dikerjakan mandiri oleh anak. Kalau anak nggak bisa ngerjain sendiri, itu tanda ada masalah di pembelajaran, bukan di PR-nya.”
Perspektif Guru: PR dari Sisi Pengajar
Gue juga ngobrol dengan Pak Dodi (45), guru SMP di Bandung.
“Dari sisi guru, PR itu alat evaluasi. Gue bisa liat, siapa yang paham materi, siapa yang belum. Tapi gue juga sadar, banyak anak nggak ngerjain PR sendiri. Jadi hasil evaluasinya nggak akurat.”
Apa yang dia lakukan?
“Gue sekarang kurangi PR. Yang penting kualitas, bukan kuantitas. Kadang gue kasih PR yang dikerjain di kelas, biar gue bisa langsung liat prosesnya. Kadang gue kasih PR kreatif, kayak bikin video atau wawancara orang tua. Lebih seru dan anak-anak lebih antusias.”
Pandangannya tentang sekolah tanpa PR:
“Gue setuju kalau tujuannya ngurangin beban anak. Tapi jangan sampai anak kehilangan kesempatan buat belajar mandiri. Karena di luar sekolah, nggak akan ada yang nyuapin mereka. Mereka harus bisa belajar sendiri.”
Tips: Menyikapi PR (Apapun Kebijakan Sekolah)
Buat yang masih galau, ini tipsnya:
1. Komunikasikan dengan guru.
Tanyakan filosofi PR di sekolah anak lo. Apa tujuannya? Seberapa banyak? Bisa diskusi kalau dirasa kebanyakan.
2. Batasi waktu PR.
Buat aturan: PR maksimal 1 jam untuk SD, 2 jam untuk SMP. Kalau belum selesai, berhenti. Biar guru tahu bahwa anak butuh waktu lebih banyak.
3. Jangan kerjain PR anak.
Bantu kalau perlu, tapi jangan kerjain. PR anak adalah tanggung jawab dia. Kalau salah, biar salah. Itu proses belajar.
4. Ciptakan rutinitas.
Buat jadwal tetap: setelah mandi dan makan, kerjain PR. Bukan pas mau tidur atau pas lagi capek.
5. Apresiasi usaha, bukan hasil.
Kalau anak udah berusaha, meskipun nilainya jelek, apresiasi. “Makasih udah usaha, Nak. Besok kita belajar lagi.”
6. Jaga waktu keluarga.
Pastikan ada waktu di mana PR dilarang. Waktu makan malam, waktu main, waktu ngobrol. Rumah bukan sekolah.
Common Mistakes: Jangan Lakuin Ini
1. Ngerjain PR anak.
Ini paling sering. Akibatnya: anak nggak belajar, guru nggak tahu perkembangan anak, dan anak jadi tergantung.
2. Marah-marah kalau anak salah.
Salah itu wajar. Marah malah bikin anak takut dan makin susah belajar.
3. Bandingin dengan anak lain.
“Temen lo udah selesai, kok lo belum?” Ini nggak membantu. Setiap anak beda.
4. Abaikan tanda-tanda stres.
Kalau anak sering nangis, susah tidur, atau ngeluh sakit perut tiap mau ngerjain PR, mungkin ada masalah. Jangan dipaksa.
5. Ikut-ikutan tren tanpa mikir.
Sekolah tanpa PR mungkin cocok buat sebagian anak, tapi nggak semua. Kenali kebutuhan anak lo.
Masa Depan: Arah Baru Pendidikan
Ke mana arah pendidikan ke depan?
Beberapa prediksi:
- PR akan bergeser bentuknya, bukan dihapus total. Lebih banyak tugas kreatif, proyek, dan kolaborasi.
- Teknologi akan berperan lebih besar. Aplikasi yang memungkinkan anak belajar mandiri dengan feedback instan.
- Peran orang tua akan didefinisikan ulang. Bukan sebagai “guru kedua”, tapi sebagai pendamping dan fasilitator.
- Kesehatan mental anak akan jadi prioritas. Sekolah akan lebih perhatian pada keseimbangan akademis dan psikologis.
Yang jelas, model pendidikan satu ukuran untuk semua udah nggak relevan. Setiap anak, setiap keluarga, setiap sekolah punya kebutuhan beda.
Yang Gue Rasakan
Gue akui, setelah nulis ini, gue jadi mikir ulang tentang PR anak gue.
Selama ini gue pikir PR itu wajib. Nggak ada PR = nggak belajar. Tapi setelah ngobrol sama banyak orang, baca banyak studi, gue sadar: PR bukan satu-satunya cara belajar. Bahkan, seringkali bukan cara terbaik.
Anak gue belajar banyak hal di luar sekolah. Dari main, dari ngobrol, dari baca buku, dari bantu gue di dapur. Itu juga belajar. Mungkin bahkan lebih bermakna.
Tapi gue juga nggak mau anak gue ketinggalan secara akademis. Karena realitanya, sistem pendidikan masih pakai ukuran-ukuran tertentu. Nilai, rapor, ujian.
Jadi, gue milih jalan tengah: PR secukupnya, yang penting dikerjakan sendiri. Kalau dia bisa, bagus. Kalau susah, gue bantu secukupnya. Kalau terlalu berat, gue kompromi sama guru.
Yang paling penting: rumah harus jadi tempat aman. Bukan medan perang.
Kesimpulan: Bukan Ada atau Tidak, Tapi Bagaimana
Perdebatan sekolah tanpa PR di 2026 ini sebenarnya bukan tentang “PR itu baik atau buruk”. Tapi tentang bagaimana kita memaknai belajar.
Belajar bisa terjadi di mana saja. Di sekolah, di rumah, di lapangan, di dapur. PR hanyalah salah satu alat. Alat yang bisa dipakai baik, bisa juga disalahgunakan.
Yang perlu kita perjuangkan bukan “tanpa PR”, tapi PR yang manusiawi. PR yang:
- Sesuai usia dan kemampuan anak
- Bisa dikerjakan mandiri
- Nggak merebut waktu istirahat dan keluarga
- Jadi alat bantu belajar, bukan beban
Kalau sekolah bisa menyediakan itu, PR tetap relevan. Kalau nggak, mungkin memang lebih baik tanpa PR.
Pada akhirnya, yang terbaik buat anak lo belum tentu sama dengan yang terbaik buat anak tetangga. Kenali anak lo. Kenali kebutuhannya. Dan jangan takut beda.
Karena pendidikan yang baik bukan yang seragam, tapi yang sesuai.
Gue sendiri? Masih akan pantau perkembangan anak gue. Kalau suatu saat sekolahnya putuskan tanpa PR, gue dukung. Tapi gue juga akan pastikan dia tetap belajar di rumah dengan cara lain.
Yang penting, dia bahagia. Dan gue juga.
