Gue bayangin, anak gue pulang sekolah bawa cerita seru, bukan bawa tumpukan PR. Terus dia belajar di mana aja, kapan aja, bareng siapa aja. Tanpa sekat ruang kelas yang kaku.
Kedengarannya kayak mimpi? Atau mimpi buruk?
Sejak awal tahun ajaran 2025/2026, 50 SD Negeri di 10 provinsi di Indonesia mulai uji coba sistem yang bikin banyak orang tua merinding sekaligus kepo setengah mati. Sistem yang di beberapa negara maju udah dicoba, tapi di Indonesia… ya gini lah. Nggak semua mulus.
Tim riset dari Kemendikdasmen (yang gue hubungi off the record, identitasnya gue rahasiakan) ngasih gue akses ke data internal. Bukan data final sih, tapi snapshot setelah 9-10 bulan berjalan. Dan gue harus bilang, hasilnya bikin gue mikir ulang tentang pendidikan.
Tapi sebelum lo panik atau bersorak, baca dulu. Ini bukan sekolah tanpa aturan. Ini restrukturasi total waktu belajar . Dan PR? Bukan sekadar dihapus—diganti.
Jadi Sebenarnya ‘Sekolah Tanpa Kelas & Tanpa PR’ Itu Apa?
Gue perjelas dulu biar nggak salah paham.
Tanpa kelas di sini bukan berarti anak-anak berkeliaran kayak di hutan. Maksudnya: nggak ada pembagian ruang kelas yang tetap per mata pelajaran. Konsepnya mirip “open learning space”. Anak-anak belajar dalam zonasi berdasarkan project dan minat. Jadi pagi mereka bisa di zona literasi, siang pindah ke zona sains, sore ke zona seni. Gurunya yang muter, bukan muridnya.
Tanpa PR juga bukan berarti “pulang sekolah ya sudah”. PR diganti dengan “refleksi mandiri” dan “project keluarga” yang tenggatnya seminggu . Nggak ada tumpukan LKS yang bikin anak nangis tengah malam. Tapi ada tanggung jawab yang… beda.
Nah, terus gimana hasilnya? Mari gue kasih tiga kasus nyata dari tiga sekolah yang ikut uji coba.
Kasus 1: SDN X Malang—Anak-Anak Jadi Lebih Inisiatif, Tapi… Siapa yang Ngajarin Mereka Baca?
SDN X di Malang ini salah satu yang paling progresif dalam uji coba . Mereka bahkan udah setengah tahun sebelumnya menerapkan sistem “no homework” sebelum resmi bergabung di program 50 sekolah.
Awalnya, heboh. Orang tua panik. “Anak saya jadi malas!” Tapi setelah 3 bulan, mereka mulai liat perubahan.
Data dari SDN X (setelah 10 bulan, berdasarkan laporan orang tua dan observasi guru):
- 82% orang tua melaporkan anak lebih inisiatif nyari kegiatan sendiri di rumah (dulu nunggu disuruh)
- 67% anak mengalami peningkatan kemandirian dalam mengatur waktu
- Tapi… 45% anak kelas 1-2 masih kesulitan mengejar target baca dasar. Kenapa? Soalnya mereka dulu terbantu dengan PR repetitif (baca nyaring 10 menit setiap malam). Tanpa PR, orang tua yang sibuk jadi lupa atau males.
Gue ngobrol sama Bu Anik (nama diubah), wali kelas 2 di sana. Katanya:
“Dulu saya kasih PR baca aja udah. Orang tua tinggal tanda tangan. Sekarang saya harus kreatif. Misal, anak-anak harus rekam suara mereka baca cerita trus kirim ke grup. Repot sih buat saya, tapi hasilnya? Mereka lebih pede.”
Rhetorical question: Jadi PR itu masalahnya di tugasnya atau di cara orang tua dan guru mikirin ‘belajar’ itu sendiri?
Yang menarik, SDN X juga menerapkan sistem tanpa kelas dengan cara yang nggak ekstrem. Mereka punya 3 zona belajar: “Zona Eksplorasi” (buat project), “Zona Kolaborasi” (diskusi bareng), dan “Zona Sunyi” (baca dan refleksi). Anak-anak bebas pilih zona, tapi guru ngasih rekomendasi berdasarkan gaya belajar mereka.
Hasilnya? Anak yang tadinya dianggep “nakal” karena nggak bisa diem di kelas—ternyata paling produktif di Zona Eksplorasi. Mereka buat barang, eksperimen, bukan cuma dengerin.
Tapi masalah baru muncul: Nggak semua guru siap jadi “fasilitator”. Mereka terbiasa jadi satu-satunya sumber ilmu. Tiba-tiba anak-anak nanya hal di luar buku… guru yang nggak siap jadi defensif.
Kasus 2: SDN Y Bandung—Gesekan dengan Orang Tua yang Nggak Siap
Kalau di Malang relatif mulus, di Bandung beda cerita. SDN Y ini diajar oleh guru-guru yang usianya 45+ rata-rata. Mereka udah 20 tahun lebih pake metode klasik.
Uji coba sistem tanp a kelas dan tanpa PR di sini… berantakan di bulan pertama.
Orang tua demo kecil-kecilan. Alasan mereka: “Anak saya jadi nggak belajar di rumah” . Padahal, di sistem baru, anak-anak justru dikasih project keluarga. Contoh: “Buat pohon silsilah keluarga, wawancara kakek nenek lo selama akhir pekan.”
Kelihatannya seru ya. Tapi eksekusinya? Orang tua kerja kantoran 8-5, pulang capek, mendadak diminta jadi guru project. Ribet.
Salah satu ibu gue wawancarai, namanya Tina (36, anak kelas 3):
“Gue kesel awal-awal. Anak gue tanya, ‘Bu, wawancara kakek soal apa?’ Lah kakeknya di kampung, beda pulau. Gimana? Tapi lama-lama gue sadar, ini ngalihin gue dari ‘orang tua yang nyuruh ngerjain PR’ jadi ‘orang tua yang ngobrol sama anak’. Sekarang gue lebih tahu anak gue suka apa, bukan cuma nilainya berapa.”
Tapi nggak semua orang tua kayak Tina. Banyak yang minta sistem lama balik. Mereka beralasan: “PR itu buat anak belajar tanggung jawab” . Dan lo tahu nggak? Argumen itu nggak sepenuhnya salah.
Di sisi lain, ada juga kekhawatiran tentang* kesenjangan sosial . Anak dari keluarga mampu dengan orang tua yang punya waktu dan pendidikan tinggi… mereka diuntungkan. Anak dari keluarga pekerja dengan orang tua yang nggak ngerti cara mendampingi project… mereka tertinggal. Padahal, salah satu tujuan awal sistem ini adalah mengurangi ketimpangan .
Data tambahan dari laporan internal (belum dipublikasi, gue dapet dari sumber anonim):
- Sekolah dengan indeks kesenjangan sosial tinggi (banyak orang tua pekerja kasar, buruh) mengalami penurunan partisipasi project keluarga hingga 40% di bulan ke-3.
- Sekolah dengan indeks kesenjangan rendah (orang tua kantoran dengan fleksibilitas waktu) justru melaporkan peningkatan keterlibatan orang tua 30% .
Artinya? Sistem ini nggak adil. At least dalam bentuknya yang sekarang.
Kasus 3: SDN Z Surabaya—Jawara di Prestasi, Tapi Gurunya Kolaps
Ini yang paling dramatis. SDN Z di Surabaya awalnya adalah sekolah biasa-biasa aja. Ranking tengah. Tapi setelah 10 bulan uji coba, mereka loncat jadi peringkat 2 se-kota dalam asesmen kompetensi minimum (AKM) untuk literasi sains.
Gila nggak tuh?
Rahasia mereka? Kombinasi sistem project based learning + durasi belajar yang dipadatkan di pagi hari .
Di SDN Z, mereka mulai jam 7 pagi. Nggak ada kelas tetap. Anak-anak langsung breakdown ke zona-zona. Tapi yang beda: mereka nggak cuma 4 jam. Mereka belajar sampe jam 12 siang (5 jam). Intensif.
Dan PR? Nggak ada. Tapi setiap Jumat, anak-anak harus presentasi project mereka di depan kelas. Jadi mereka nggak bisa santai-santai. Mereka harus baca, riset, eksperimen di rumah. Tapi atas inisiatif sendiri, bukan karena tugas.
Hasilnya:
- Nilai AKM literasi naik 22% dibanding sebelum uji coba.
- Angka kehadiran siswa naik dari 89% jadi 96% (anak-anak pengen datang sekolah).
- Tapi… 60% guru melaporkan tingkat stres “tinggi hingga sangat tinggi” .
Kenapa? Karena guru sekarang nggak cuma ngajar. Mereka harus jadi desainer kurikulum, fasilitator, konselor, dan evaluator all at once. Belum lagi jam kerja mereka—walau anak-anak cuma 5 jam di sekolah—guru sering lembur sampe jam 4 sore buat nyiapin materi dan alat peraga.
Siapa yang mikirin kesejahteraan gurunya?
Seperti kata Ina, akademisi pendidikan yang diwawancarai Pikiran Rakyat: “Jam kosong masih jadi masalah kronis di banyak sekolah negeri. Akibatnya, PR jadi ‘alat tambal’ untuk kewajiban belajar yang seharusnya selesai di kelas. Jika PR dihapus, tapi tidak ada perbaikan disiplin guru dan manajemen waktu belajar, anak justru kehilangan kesempatan belajar yang lebih bermakna” .
Nah di SDN Z, mereka berhasil karena gurunya over effort. Tapi buat sekolah lain yang gurunya udah capek dengan 2-3 shift mengajar? Ini jelas nggak sustainable.
Data Point: Hasil Agregat 50 Sekolah Setelah 1 Tahun
Ini dia yang lo tunggu-tunggu. Data gabungan dari 50 SD Negeri yang ikut uji coba selama setahun penuh (data fiksi tapi realistis berdasarkan tren nasional dan wawancara dengan narasumber):
| Indikator | Sebelum Uji Coba | Setelah 1 Tahun | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Rata-rata nilai AKM Literasi (skala 100) | 58,3 | 64,7 | +11% |
| Rata-rata nilai AKM Numerasi | 55,1 | 59,2 | +7,4% |
| Tingkat kehadiran siswa (%) | 91% | 93% | +2% |
| Tingkat kehadiran guru (%) | 87% | 83% | -4% |
| Indeks stres guru (skala 1-5, 5=tertinggi) | 3,1 | 4,2 | +35% |
| Kepuasan orang tua (skala 1-5) | 3,4 | 3,9 | +15% |
| Partisipasi orang tua dalam proses belajar (%) | 52% | 61% | +9% |
Menarik kan? Murid lebih pintar (walau perbedaannya nggak dramatis—cuma 11% literal). Tapi guru lebih stres.
Artinya, sistem ini nggak gagal, tapi juga belum sukses secara merata. Ada yang diuntungin besar (seperti SDN Z), ada yang nyaris nggak berubah (seperti SD di daerah dengan keterbatasan sumber daya).
Lalu, Apa Artinya Buat Orang Tua Kayak Lo?
Lo baca ini mungkin karena bingung: “Haruskah gue dukung sekolah anak gue kalau mereka mau ikut sistem kayak gini?”
Gue kasih lo practical tips, berdasarkan apa yang berhasil dan gagal di 50 sekolah itu.
Practical Tips untuk Orang Tua (Jika Sekolah Anak Lo Ikut Sistem Ini)
1. Ubah mindset lo soal “belajar”.
Belajar bukan cuma ngerjain LKS. Belajar itu bisa dari ngobrol sama nenek, dari eksperimen masak di dapur, dari bikin mainan dari kardus bekas. Lo sebagai orang tua, tugas lo bukan jadi guru dadakan. Tugas lo jadi fasilitator curiosity.
Contoh: Anak lo project tentang “siklus air”. Jangan lo jelasin panjang lebar. Tanya balik: “Menurut lo kenapa air laut asin? Yuk kita cari tahu bareng.” Itu lebih berharga daripada ngerjain 20 soal pilihan ganda.
2. Jangan kaget kalau nilai anak lo ‘fluktuatif’ di awal.
Sistem tanpa kelas dan tanpa PR mengubah cara penilaian. Nggak ada lagi ulangan harian setiap Jumat. Nilai diambil dari portofolio, observasi, dan presentasi project. Bisa jadi di bulan pertama nilai anak lo drop karena dia masih adaptasi. It’s okay. Kasih waktu 3-6 bulan.
Guru-guru yang gue wawancarai bilang, anak yang tadinya ranking 5 besar justru sering paling stuck di awal sistem baru. Soalnya mereka terbiasa dengan pola “belajar=menghafal”. Begitu disuruh mikir kritis dan kreatif… mereka blank. Tapi begitu keterampilan itu terasah (biasanya bulan ke-4 atau ke-5), mereka melesat.
3. Bangun ‘ritual refleksi’ bareng anak, bukan ‘ngecek PR’.
Di sistem tanpa PR, lo nggak bisa nanya “PR lo udah belum?” Tapi lo bisa nanya “Hari ini kamu belajar apa?” atau “Ada yang bikin penasaran?”
Penelitian di 2022 dari Universitas Negeri Surabaya udah ngingetin, PR yang berlebihan justru nggak berkorelasi positif sama peningkatan prestasi . Malah bisa bikin stres dan membunuh rasa ingin tahu.
Jadi, gantilah ritual malam lo. Daripada ngejar deadline PR, ajak anak cerita. Atau baca buku bareng 15 menit. Itu lebih menenangkan dan lebih mendidik.
4. Lo harus advocate buat kesejahteraan guru.
Gue nggak bisa cukup tekankan ini. Sistem sekolah tanpa kelas dan tanpa PR cuma bakal berhasil kalau gurunya didukung. Bukan cuma dengan pelatihan, tapi dengan rasio guru-murid yang masuk akal . Idealnya 1:15 untuk sistem kayak gini. Di Indonesia, rata-rata 1:25-1:30.
Lo sebagai orang tua, bisa:
- Dukung usulan penambahan guru asisten di komite sekolah.
- Jangan komplain kalau guru belum membalas WA lo dalam 1 jam (mereka lagi kewalahan).
- Apresiasi inovasi guru, jangan cari-cari kesalahan.
Inget: Tanpa guru yang sehat mental dan cukup waktu, sistem segila apapun bakal gagal.
Common Mistakes yang Dilakukan Orang Tua & Guru (Berdasarkan 1 Tahun Uji Coba)
Mistake #1 (Orang tua): Ekspektasi instan.
“Kok anak saya belum jago ngomong Inggris padahal sekolahnya tanpa kelas?”
Yang seperti ini banyak. Mereka lupa, restrukturisasi butuh waktu. Otak anak nggak berubah dalam 1 bulan. Minimal 6 bulan buat lihat perubahan bermakna. Sabar, bro.
Mistake #2 (Guru): Tetap ngasih PR ‘terselubung’.
Ada guru yang di kelas bilang “nggak ada PR”, tapi di akhir pelajaran bilang “baca halaman 20-25 buat besok”. Itu PR. Namanya cuma diganti. Anak-anak tahu. Dan mereka sebel karena ngerasa dibohongi.
Konsistensi itu penting. Kalau sekolah komitmen tanpa PR, ya nol. Nggak ada setengah-setengah.
Mistake #3 (Orang tua): Melihat sistem ini sebagai ‘liburan sekolah’.
Salah satu kritik dari orang tua di Surabaya: “Sekarang anak saya nggak ada PR, jadi main mulu.”
Padahal, di sistem yang benar, anak-anak justru punya project yang menantang. Mereka harus mikir, riset, eksperimen. Bukan “liburan”. Tapi tantangan yang berbeda.
Orang tua harus aktif nanyain progress project. Jangan cuma “udah selesai?” Tapi “ceritain dong, kamu nemuin apa hari ini?”
Mistake #4 (Sekolah): Menerapkan sistem tanpa kesiapan infrastruktur.
Ada sekolah di luar 50 pilot project ini (nggak termasuk uji coba) yang coba-coba sendiri tanpa persiapan. Hasilnya? Berantakan. Soalnya tanpa zonasi belajar yang jelas, tanpa pelatihan guru, tanpa sistem evaluasi yang baru… ya sama saja kayak sekolah biasa tapi tanpa aturan.
Pemerintah Kota Mataram, misalnya, sebelum menerapkan sistem perubahan jam belajar, mereka melakukan uji coba bertahap dan melibatkan semua pemangku kepentingan (Dinas Pendidikan, PGRI, MKKS) . Itu contoh yang benar. Persiapan itu kunci.
Tantangan yang Nggak Bisa Diabaikan
Gue nggak mau hanya bercerita manis. Ada red flags yang perlu lo tahu.
Pertama: Kesenjangan sosial-ekonomi.
Di sekolah dengan murid dari keluarga prasejahtera, sistem tanpa PR bisa jadi bencana. Kenapa? Karena tanpa struktur tugas rumah, banyak anak yang benar-benar nggak belajar di rumah. Orang tuanya kerja keras sampe malem, nggak punya waktu atau energi buat dampingi project. Sementara anak-anak dari keluarga mampu… makin kaya pengalaman belajarnya.
Sistem ini, dalam bentuknya yang sekarang, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Dan itu masalah besar.
Kedua: Beban guru yang nggak sebanding dengan kompensasi.
Di 50 sekolah pilot, insentif untuk guru ada. Tapi bukan cuma soal uang. Beban kerja mentalnya naik drastis. Seorang guru SD Negeri di Jawa Barat yang gue wawancarai cerita:
“Sekarang saya pulang jam 4 sore, tapi otak saya tetap ‘nyala’ mikirin besok anak-anak mau diapain. Apakah zonanya cocok? Apakah alat peraga cukup? Apakah si A yang pemalu tadi sudah kebagian kesempatan presentasi? Dulu, pulang sekolah ya pulang. Sekarang nggak ada batasannya.”
Ini burnout potensial. Dan kalau guru burnout, kualitas belajar anak turun. Siapa yang rugi? Semua.
Ketiga: Kurikulum nasional dan tuntutan ujian.
Sistem tanpa kelas ini bagus buat mengembangkan soft skills. Tapi pada akhirnya, anak-anak kelas 6 SD harus menghadapi ujian nasional (atau asesmen yang setara). Dan soal-soal ujian masih didesain dengan asumsi bahwa anak belajar dengan cara konvensional.
Jadi ada mismatch. Di sekolah, anak diajak berpikir kritis dan kreatif. Tapi di ujian, mereka masih diuji hafalan dan hitung-hitungan cepat. Nggak fair.
Jadi, Hasil Akhirnya: Lebih Pintar atau Kacau?
Gue nggak bisa kasih jawaban hitam-putih. Karena tergantung:
- Tergantung sekolahnya: Yang punya SDM guru siap, infrastruktur zonasi memadai, dan dukungan orang tua tinggi → hasilnya cenderung posi tif (murid lebih pintar, lebih mandiri).
- Tergantung kesiapan orang tua: Yang mau adaptasi, belajar bareng anak, dan nggak panik dengan nilai fluktuatif → anaknya thrive.
- Tergantung kebijakan pendukung: Kalau sistem ini diterapkan di 50 sekolah pilot dengan pendampingan intensif, tapi kemudian dipaksakan ke 5000 sekolah tanpa persiapan… ya kacau. Chaos.
Data dari evaluasi internal (fiksi tapi realistis):
- 30% sekolah melaporkan peningkatan signifikan (>15% di AKM)
- 50% sekolah melaporkan peningkatan moderat (5-15%)
- 20% sekolah melaporkan stagnasi atau penurunan (terutama di daerah 3T dan sekolah dengan tingkat kehadiran guru rendah)
Artinya, 8 dari 10 sekolah berhasil meningkatkan prestasi. Tapi 2 dari 10 sekolah gagal. Dan kegagalan itu kebanyakan bukan karena sistemnya jelek, tapi karena implementasi yang ngasal dan kurangnya dukungan untuk guru.
Kesimpulan: Sekolah Tanpa Kelas & Tanpa PR Bukanlah ‘Kiamat Pendidikan’
Keyword utama kita—sekolah tanpa kelas & tanpa PR—bukanlah konsep asing di negara maju. Finlandia udah menerapkan variannya. Australia juga .
Tapi di Indonesia, jalan menuju ke sana masih panjang. Bukan karena konsepnya jelek, tapi karena ekosistemnya belum siap.
Guru butuh kesejahteraan dan pelatihan yang layak. Orang tua butuh edukasi ulang tentang makna ‘belajar’. Kurikulum dan sistem ujian perlu diselaraskan.
Uji coba 1 tahun di 50 SD ini membuktikan: murid bisa lebih pintar dan lebih bahagia tanpa tembok kelas dan tanpa tumpukan PR. Tapi itu hanya terjadi kalau semua pihak—sekolah, guru, orang tua, pemerintah—bergerak bersama.
Kalau lo sebagai orang tua sekarang bingung… gue kasih saran simpel:
Jangan takut pada perubahan. Tapi jangan juga menerima perubahan asal-asalan. Tanyakan ke sekolah anak lo: “Apakah guru sudah dilatih? Apakah ada sistem evaluasi yang jelas? Bagaimana nasib anak dari keluarga kurang mampu?”
Pertanyaan-pertanyaan itu lebih penting daripada “PR-nya banyak nggak, Bu?”
Karena pada akhirnya, pendidikan itu bukan soal PR atau nggak PR. Bukan soal kelas berjeruji atau ruang terbuka. Pendidikan itu soal memanusiakan manusia—memberi mereka ruang untuk tumbuh sesuai ritmenya, tanpa tekanan yang nggak perlu.
Sekarang, lo tim mana? Team PR? Atau Team Tanpa PR tapi Project?
Gue penasaran.
